Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU Pornografi

Kami, Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU Pornografi, dengan ini menyatakan dengan tegas menolak pengesahan RUU Pornografi. Kami memandang RUU ini cacat hukum karena tidak memenuhi syarat yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai basis penyusunan perundang-undangan. Sejak awal RUU ini dibahas secara tertutup, terburu-buru dan dibuat dengan tidak berdasar pada asas partisipasi publik, serta keterbukaan.

Secara filosofis, RUU Pornografi dibuat untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Namun dalam perspektif RUU Pornografi ini perempuan justru menjadi pelaku dari kejahatan pornografi sedangkan dalam faktanya perempuan dan anak adalah korban dalam bisnis pornografi. Dengan kata lain, mereka mengalami proses kriminalisasi dan revictimisasi sekaligus.

Secara yuridis, RUU Pornografi memiliki beberapa kelemahan. Pertama, pengertian pornografi tidak jelas dan multi-tafsir, sehingga membuka celah hukum bagi setiap orang untuk menggunakan pengertian ini sesuai dengan persepsinya. Ketidakpahaman terhadap isu seksualitas dalam RUU ini dapat mendiskriminasi dan mengkriminalkan perempuan dan anak. Kedua, substansi RUU Pornografi ini secara prinsip bertentangan dengan prinsip perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945 yang diamandemen, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No 10 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik. Ketiga, RUU Pornografi melanggar asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan yang mensyaratkan adanya asas kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Secara sosiologis, RUU ini juga bertentangan dengan semangat keberagaman yang menjadi prinsip berbangsa dan bernegara. Pengaturan pornografi yang dikaitkan dengan budaya berpotensi memingggirkan kelompo-kelompok adat karena hanya menggalang aspirasi dari sekelompok masyarakat, sedangkan negara Indonesia didirikan dengan semangat perbedaan dan keragaman yang amat kaya

Lebih jauh RUU Pornografi ini akan berdampak pada munculnya polisi-polisi sipil atas nama moralitas yang potensial memberikan kewenangan/legitimasi pada masyarakat sipil untuk melakukan aksi-aksi anarkis, premanisme dan main hakim sendiri terutama terhadap perempuan. Selain itu RUU Pornografi berpeluang untuk menjadi payung hukum perda-perda diskriminatif di daerah yang kemudian dapat membatasi akses dan kontrol perempuan terhadap tubuh, pikiran dan mobilitasnya.

Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan demi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Perempuan dan Anak serta keberagaman Indonesia.


Jakarta 25 September 2008

Hormat Kami,

Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU Pornografi (Jakarta);

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (Jawa Tengah); Jaringan Masyrakat Sipil (Jawa Timur); Jaringan Aktivis Perempuan, Ormas dan Ornop Menolak RUU Pornografi (Makasar); Elemen Rakyat Bali Menolak RUU Pornografi (Bali); Jaringan Aktivis Perempuan dan Anak (NTB); Aliansi Organisasi Perempuan Aceh (Aceh); Jaringan Kelompok Diskusi Aktivis Perempuan SUMUT (Sumatra Utara)

Contact person:

Jakarta

Estu (0818177136)
Umi Farida (081399348456)
Ade Herlina (0813 100 88232)

Jawa Timur
Erma Susanti (081803438140)

Jawa Tengah
Dwi Indah Wilujeng (081329019297)
Ninik Jumoenita (0817 95222 10)

Sumatera Utara
Sarma Hutajulu (081361249177)

Bali
Yastini (085935374495)

NTB
Beauty (08123750011)