Finance and Administrative Assistant (FAA) at UNIFEM CEDAW

Post Title: Finance and Administrative Assistant (FAA)
UNIFEM CEDAW South East Asia Programme (CEDAW SEAP)
Duty Station: Jakarta, Indonesia
Contract Type: Special Service Agreement (SSA)
Contract Duration: 20 October 2008 - 31st May 2009

Duty and Responsibilities

Under the direct supervision of the CEDAW SEAP National Coordinator, the National Finance and Administrative Assistant will perform the following duties and responsibilities:

• Assist in the preparation of project workplans, budgets and activity summaries and maintain necessary contract and financial records at country level, in compliance to the UNDP ATLAS system;
• Assist the National Coordinator in organizing workshops and meetings.
• Coordinate and manage all financial disbursements and banking for operation of the CEDAW SEA Programme in Indonesia and liaise with the Regional Programme Assistant and UNDP (Country Office) on administrative and financial matters such as procurement and supplies;
• Manage the petty cash for CEDAW SEA Programme in Indonesia.
• Assist in tracking contract status and programme expenditures on a regular basis;
• Prepare financial reports at country level for the office as well for UNIFEM Bangkok;
• Maintain an effective office filing system both hard and soft versions and ensure effective follow up system;
• Arrange appointments and maintain the National Coordinator's calendars, receive visitors, place and screen telephone calls and emails;
• Type and/or draft documents, report and correspondence as directed and organize database for accessibility of documentation;
• Maintain CEDAW SEAP database on all relevant individuals and institutions;
• Make travel arrangements and assist the Programme Manager, the Regional Human Rights Specialist and the National Coordinator in preparation for meetings, training and presentations;
• Assist in information gathering for the CEDAW section of the UNIFEM website;
• Undertake translation works as required.
• Participate in external meetings on behalf of the National Coordinator when necessary.

Qualifications and Competencies:

• Bachelor's degree preferably in finance/accounting
• Minimum three years experience in handling administrative and financial matters
• Related experience working with International organization
• Good command in English

Interested persons should send their CV to syafirah.hardani[at]unifem.org and/ or yassinta.rian[at]unifem.org by October 10th, 2008

Surat Terbuka Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan

Surat Terbuka Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan
Terkait Pengangkatan Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri


Komisi III DPR RI telah melakukan Uji Kelayakan Dan Kepatutan (fit and Proper Test) terhadap Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Hasilnya adalah 10 (sepuluh) Fraksi di Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui Pengangkatan Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Drs Sutanto yang segera memasuki masa purna tugas. Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri akan dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2008, tepat pada Hari terakhir masa dinas Jenderal (Pol) Sutanto sebagai Kapolri.

Terkait pengangkatan itu, Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan Ucapan selamat Dan dukungan kepada Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri. Namun, kami memberikan catatan sebagai berikut :

1. Tantangan Polri ke depan memiliki empat dimensi yaitu: 1). Menyelesaikan berbagai kasus-kasus seperti; kejahatan lintas Batas (transnational crime) yang meliputi; pembalakan hutan (Illegal logging), terorisme, penyelundupan Dan perdagangan orang (human trafficking), peredaran Dan perdagangan narkoba, cybercrime, kejahatan pencucian uang (money loundring) Dan kejahatan perbankan lainnya. Selain itu terdapat pula kasus-kasus yang meliputi; pemberantasan perjudian, kriminalitas, perlindungan human right defender (diantaranya penuntasan kasus Munir). 2). Pembenahan manajemen Dan pengawasan internal yang meliputi; mekanisme reward and punishment yang belum memberikan sanksi yang akuntable Dan adil sekalipun Polri memiliki institusi seperti Komisi Etik, Irwasum, Irwasda, Propam, P3D akan tetapi gagal memberikan hukuman yang memberikan efek jera bagi aparat kepolisian agar tidak melakukan pelanggaran Dan penyalahgunaan kewenangan. Transparansi manajemen keuangan di tubuh kepolisian, demikian juga soal rekruitmen Dan penempatan personil yang tidak memperhatikan kebutuhan Dan kapasitas, serta respon negative Polri terhadap kritik dari berbagai pihak, seperti; penyalahgunaan kewenangan Dan penyalahgunaan prosedur dalam penanganan berbagai kasus semisal terorisme. Tindakan Polisi dalam penanganan perkara (penyelidikan Dan penyidikan) yang lamban serta penggunaan metode-metode yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, seperti; kasus penyiksaan di tahanan-tahanan polisi, juga penyalahgunaan senjata api. 3). Memberdayakan Kompolnas Dan mempersiapkan faktor pendukung diimplementasikannya Konsep Perpolisian Masyarakat, untuk mengakselerasi terciptanya Kepolisian sipil yang Profesional Dan humanis . 4). Pengamanan pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden di tahun 2009 yang berpotensi pada peningkatan suhu politik. 5). Kapolri Baru harus memiliki visi yang kuat untuk memberantas perjudian sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Kapolri terdahulu

2. Beberapa tantangan baru seperti kejahatan korporasi seperti; kejahatan terhadap lingkungan Dan sumberdaya alam merupakan tantangan yang harus menjadi visi Kapolri ke depan. Kapolri harus menjamin prinsip imparsialitas dalam penegakkan hukum, proposionalitas dalam penegakkan ketertiban Dan profesionalitas dalam pelayanan publik, jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti yang terjadi di Monas pada 1 Juni 2008 yang lalu Dan berbagai daerah lainnya dimana kelompok sipil dapat melakukan kekerasan terhadap kelompok masyarakat yang lain sementara Polisi yang berwenang mengamankan aksi tersebut tidak mempersiapkan langkah-langkah pengamanan yang semestinya.

3. Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri yang baru diharapkan mampu menjaga netralitas, serta mampu mengamankan pelaksanaan pemilu 2009.

Partisipasi masyarakat sipil dalam mengontrol (watchdog) terhadap kinerja kepolisian merupakan upaya untuk mewujudkan institusi Dan aparatus Polri yang profesional, menghargai prinsip-prinsip demokrasi Dan berkesadaran Hak Asasi Manusia. Dengan dasar itu pula Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan pandangan ini kepada Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri untuk memastikan pemegang tampuk pimpinan Polri (Kapolri) merupakan sosok yang mampu terus menggulirkan reformasi terutama di tubuh kepolisian. Kami juga meletakan S harapan yang besar kepada Kapolri yang baru untuk dapat lebih progressif dalam mendorong reformasi di tubuh kepolisian sehingga tercipta polisi sipil yang profesional.

Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan

Jakarta, 26 September 2008

Hormat kami,


Nawawi Bahrudin (INFID)
Mufti Makaarim A (IDSPS)
Bhatara Ibnu Reza (Imparsial)
Syaiful Haq (IKOHI),
Andi K Yuwono (Perkumpulan Praxis)
Oslan Purba (Federasi KontraS)
Haris Azhar (KontraS)
Beni Sukadis (Lesperssi)
Bambang W Umar (Pengamat Kepolisian)
Muradi (PSPP Univ. Al Azhar Indonesia)
Choirul Anam (HRWG)
Agung Yudhawiranata (Elsam)
Iis Gindarsah (Propatria)

Vacancy at Plan International

Plan is an international humanitarian, child-centered community development organization without religious, political or governmental affiliation. Plan’s vision is a world in which all children realize their full potential in societies that respect people’s rights and dignity. To strengthen its child centered community development approach Plan Indonesia is looking for dynamic Indonesian nationals to fill the positions of:

Governance Specialist – Based in Jakarta

This is a two year fixed term position funded by DFID. The Governance Specialist will develop and rollout cross-cutting governance policies and guidelines designed to ensure that all of Plan Indonesia’s programs address governance issues. Specifically: a) young citizens engagement in, and benefit from, service delivery systems that are responsive and accountable to them; b) the active participation of young citizens in local and national policy, planning and decision-making processes.

Requirements:

• University graduate in appropriate discipline, preferably with master degree.
• Minimum 3 years experience designing and leading governance programming and/or policy initiatives
• Experience designing and leading advocacy initiatives.
• In depth understanding of community development issues
• Excellent networking and partnership skills
• Ability to design research and present findings

Youth Employment Project Manager – Based In Jakarta

Plan Indonesia will be initiating a major youth employment project in Indonesia this year. The Youth Employment Project Manager will provide overall leadership for the project. He/she will design, implement, monitor and evaluate the project in cooperation with selected partners.

Requirements:

• University degree in appropriate field
• Five or more years experience implementing vocational training or youth employment programs, with at least two years at a senior level
• Experience in working with partners
• Strong skills in teamwork, strategic planning, negotiation and networking

Communications Manager (CM) – Based in Jakarta

The Communications Manager will establish and roll out Plan Indonesia’s communications strategy. He/she will head up a small team responsible for publications, media relations, branding, image building, website management, public relations and development education. The Communications Manager will be a senior manager and an integral part of the Country Management Team reporting to the Country Director.

Requirements:

• Degree in mass communications, journalism or related discipline.
• At least five years experience with successful track record in communications, media relations or journalism including supervisory/managerial responsibilities.
• Computer literate
• Excellent communicator, team builder and negotiator.
• Experience in NGOs will be an advantage.

All positions require fluent in English and Bahasa Indonesia both written and verbal, and computer literate.

All applications will be treated in confidence. Only short-listed candidates will be notified and invited for interviews. Please submit your letter of application and detailed curriculum vitae in English by email no later than October 6, 2008 to: HRD.Indonesia[at]plan-international.org

Plan is an equal opportunity employer. As an international child-centered development organization, Plan does not tolerate child abuse. If you would like to know more about Plan International please visit our website at www.plan-international.org

Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU Pornografi

Kami, Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU Pornografi, dengan ini menyatakan dengan tegas menolak pengesahan RUU Pornografi. Kami memandang RUU ini cacat hukum karena tidak memenuhi syarat yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai basis penyusunan perundang-undangan. Sejak awal RUU ini dibahas secara tertutup, terburu-buru dan dibuat dengan tidak berdasar pada asas partisipasi publik, serta keterbukaan.

Secara filosofis, RUU Pornografi dibuat untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Namun dalam perspektif RUU Pornografi ini perempuan justru menjadi pelaku dari kejahatan pornografi sedangkan dalam faktanya perempuan dan anak adalah korban dalam bisnis pornografi. Dengan kata lain, mereka mengalami proses kriminalisasi dan revictimisasi sekaligus.

Secara yuridis, RUU Pornografi memiliki beberapa kelemahan. Pertama, pengertian pornografi tidak jelas dan multi-tafsir, sehingga membuka celah hukum bagi setiap orang untuk menggunakan pengertian ini sesuai dengan persepsinya. Ketidakpahaman terhadap isu seksualitas dalam RUU ini dapat mendiskriminasi dan mengkriminalkan perempuan dan anak. Kedua, substansi RUU Pornografi ini secara prinsip bertentangan dengan prinsip perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945 yang diamandemen, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No 10 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik. Ketiga, RUU Pornografi melanggar asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan yang mensyaratkan adanya asas kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Secara sosiologis, RUU ini juga bertentangan dengan semangat keberagaman yang menjadi prinsip berbangsa dan bernegara. Pengaturan pornografi yang dikaitkan dengan budaya berpotensi memingggirkan kelompo-kelompok adat karena hanya menggalang aspirasi dari sekelompok masyarakat, sedangkan negara Indonesia didirikan dengan semangat perbedaan dan keragaman yang amat kaya

Lebih jauh RUU Pornografi ini akan berdampak pada munculnya polisi-polisi sipil atas nama moralitas yang potensial memberikan kewenangan/legitimasi pada masyarakat sipil untuk melakukan aksi-aksi anarkis, premanisme dan main hakim sendiri terutama terhadap perempuan. Selain itu RUU Pornografi berpeluang untuk menjadi payung hukum perda-perda diskriminatif di daerah yang kemudian dapat membatasi akses dan kontrol perempuan terhadap tubuh, pikiran dan mobilitasnya.

Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan demi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Perempuan dan Anak serta keberagaman Indonesia.


Jakarta 25 September 2008

Hormat Kami,

Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU Pornografi (Jakarta);

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (Jawa Tengah); Jaringan Masyrakat Sipil (Jawa Timur); Jaringan Aktivis Perempuan, Ormas dan Ornop Menolak RUU Pornografi (Makasar); Elemen Rakyat Bali Menolak RUU Pornografi (Bali); Jaringan Aktivis Perempuan dan Anak (NTB); Aliansi Organisasi Perempuan Aceh (Aceh); Jaringan Kelompok Diskusi Aktivis Perempuan SUMUT (Sumatra Utara)

Contact person:

Jakarta

Estu (0818177136)
Umi Farida (081399348456)
Ade Herlina (0813 100 88232)

Jawa Timur
Erma Susanti (081803438140)

Jawa Tengah
Dwi Indah Wilujeng (081329019297)
Ninik Jumoenita (0817 95222 10)

Sumatera Utara
Sarma Hutajulu (081361249177)

Bali
Yastini (085935374495)

NTB
Beauty (08123750011)

Pernyataan Pers Institut Perempuan : "RUU Pornografi tidak Melindungi Perempuan dan Anak"

Pernyataan Pers Institut Perempuan tentang Rencana Rapat Panja RUU Pornografi 23-24 September 2008: "RUU Pornografi tidak Melindungi Perempuan dan Anak"

Mendekati jadwal pengesahan RUU Pornografi, gelombang aksi penolakan RUU Pornografi semakin marak. Rapat Panja memutuskan untuk membahas masukan-masukan masyarakat pada 23-24 September mendatang (Kompas, 19/09). Namun, sejumlah anggota DPR masih ëbertekadí untuk mengesahkan RUU Pornografi dengan dalih bahwa RUU ini bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak.

Dalam pandangan kami, pernyataan diatas tidaklah benar. Sebaliknya, persoalan mendasar yang sangat krusial dari RUU ini adalah tidak sejalan dengan semangat penghormatan dan perlindungan hak asasi perempuan.

Terdapat sedikitnya tiga hal yang berbenturan dengan semangat penegakan hak asasi perempuan dan perlindungan anak, seperti diamanatkan Pasal 28I UUD 1945. Pertama, RUU Pornografi berpotensi mengkriminalkan perempuan pekerja seks yang seharusnya di luar lingkup RUU ini. Pasal 4 ayat (2) melarang tindakan seseorang îmenawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksualî. Melalui pasal ini, RUU Pornografi mengabaikan fakta bahwa perempuan pekerja seks adalah korban kemiskinan struktural. Selain itu, RUU Pornografi terlihat menyederhanakan problem prostitusi dan layanan seksual di Indonesia dimana hingga saat ini kebijakan mengenai prostitusi belumlah final dan mengandung perdebatan.

Kedua, RUU Pornografi mengkriminalisasi perempuan dan anak obyek pornografi.. Hal ini tercermin dari ketentuan larangan terhadap setiap orang yang ìdengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografiî (Pasal 8). RUU ini mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, karena mengabaikan adanya eksploitasi dan komoditisasi dalam pornografi.

Ketiga, RUU Pornografi melanggar hak perempuan untuk berekspresi, penguasaan tubuh dan seksualitas. Jika RUU ini disahkan, maka RUU ini juga akan melarang setiap orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang ìmenggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang menggambarkan pornografi lainnyaî. Pasal ini jelas mencerminkan masih adanya muatan ëpornoaksií yang membatasi hak seseorang untuk berekspresi.

Melihat kondisi ini, kami, INSTITUT PEREMPUAN, menyerukan DPR dan Pemerintah untuk Tidak mengesahkan RUU Pornografi sebelum substansi RUU ini sejalan dengan UUD 1945, tidak diskriminatif, tidak mengkriminalisasi, mencerminkan keragaman kultur masyarakat Indonesia, serta proses pembahasannya diselenggarakan transparan, terbuka, melibatkan perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marjinal lain.

Bandung, 22 September 2008
Demi Keadilan, Kesetaraan, dan Kemanusiaan,
INSTITUT PEREMPUAN

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.
Executive of Board

PERNYATAAN SIKAP KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI) TERHADAP RENCANA PENGESAHAN RUU PORNOGRAFI OLEH DPR RI

PERNYATAAN SIKAP KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI) TERHADAP RENCANA PENGESAHAN RUU PORNOGRAFI OLEH DPR RI

Mencermati perkembangan diskursus tentang Rancangan Undang-undang Pornografi yang dari waktu ke waktu kami pandang kian mengarah kepada KONTROVERSI IDEOLOGIS DAN POLITIS semata, semakin menjauh dari semangat bermusyawarah dalam bingkai negara hukum yang mendasarkan seluruh produk hukumnya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melahirkan polarisasi yang tidak sehat dalam masyarakat sehingga sangat berpotensi melahirkan benturan atau bahkan konflik antarwarga masyarakat yang pro dan yang kontra, maka kami menyatakan sikap berikut ini:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) SEBAIKNYA TIDAK MENGESAHKAN RUU TERSEBUT MENJADI UU.

Dasar pertimbangan kami:

Pertama, sesuatu rancangan aturan publik yang akan diberlakukan dan mengikat seluruh warga negara dengan sanksi hukum dan masih dijadikan bahan kontroversi (bersifat kontroversial) , apabila diputus atau disahkan, itu hanya akan melukai pihak yang DIKALAHKAN.

Kedua, kami mendesak agar DPR kembali membuka ruang bersama bagi seluruh komponen masyarakat untuk berproses melalui diskusi-diskusi dan debat publik yang sehat serta dijauhkan dari kepentingan- kepentingan politik sesaat. Penegasan bersama (communaliscernment ) seluruh lapisan masyarakat adalah sangat penting.

Ketiga, sudah banyak aturan hukum mengenai kejahatan pornografi seperti tertuang dalam KUHP, UU Penyiaran, dan produk Undang-undang lainnya yang tidak dilaksanakan secara konsekuen oleh negara; maka lahirnya UU baru tidak serta merta menjamin terlaksananya sebuah penegakkan hukum.

Ada banyak hal yang jauh lebih penting dan mendesak untuk dihatikan oleh para Wakil Rakyat daripada terus menerus berkutat pada agenda pengesahan RUU Pornografi yang jelas-jelas masih mendapatkan kritik tajam serta penolakan dari banyak lembaga dan unsur-unsur masyarakat dengan argumentasi- argumentasi yang cerdas.

Demikianlah pernyataan sikap kami, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) terhadap rencana pengesahan RUU Pornografi tersebut.

Jakarta, 17 September 2008

YR. Edy Purwanto Pr (Sekretaris Eksekutif Komisi Kerawam KWI)
S. Dany Sanusi OSC (Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI)

Sumber:

Pernyataan Pers INFID: Tentang Tragedi Kematian dalam Pemburuan Zakat Di Pasuruan Jawa Timur

Peristiwa meninggal 21 orang, satu orang kritis Dan 12 lainnya terluka dalam pembagian zakat di rumah seorang muzaki bernama Haji Syaichon, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan Jawa Timur, sungguh merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan.

Terhadap peristiwa ini, Pemerintah buru-buru mengklaim bahwa peristiwa itu bukan berarti membantah penurunan angka kemiskinan yang telah berhasil dicapai dari 17,7 persen pada 2006 menjadi 15,4 persen pada Maret 2008.

Meningkatnya jumlah masyarakat pemburu Zakat, secara jelas merupakan potret Dan indikator riil kemiskinan di Indonesia. Diakui atau tidak oleh pemerintah, kebijakan kenaikan harga BBM, konversi minyak tanah ke Gas Dan dihapuskannya kendali pemerintah terhadap harga pokok pangan, sebagai konsekwensi dari perjanjian utang, merupakan sebab utama semakin meningkatnya kaum pemburu zakat, yaitu fakir miskin.

Sikap pemerintah yang melakukan pembiaran terhadap tidak terpenuhinya hak atas Hidup Layak Dan penelantaran terhadap kaum fakir miskin merupakan pelanggaran UUD 1945 Dan UU No 11 tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, khususnya Pasal 11 dari Kovenan Hak EKOSOB. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut juga menjadi petunjuk awal kemungkinan kegagalan Indonesia dalam mencapai MDG.

Dalam waktu dekat, besar kemungkinan bahwa peristiwa di Pasuruhan dapat terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, mengingat jumlah kelompok miskin yang semakin meningkat secara drastis.

Berkaitan dengan itu, International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) lembaga yang fokus kerjanya adalah advokasi untuk penghapusan kemiskinan, penghapusan utang Dan reformasi sektor pertahanan menyatakan bahwa:

1. INFID menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara Kita yang menjadi korban dalam pembagian Zakat di Pasuruan. INFID berharap, pihak penyelenggara bertanggung jawab secara perdata Dan pidana terhadap keluarga korban yang telah dirugikan.

2. Pihak keamanan, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, perlu mengubah cara pandang terhadap layanan kemanan bagi masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri yang selama ini hanya difokuskan pada pengamanan arus mudik Dan aktifitas takbir keliling Dan Rasia Petasan. Pengamanan Hari Raya tersebut harus meliputi pengamanan sejak awal lama Ramadhan hingga berakhirnya perayaan idul Fitri. Dengan demikian Kepolisian berkewajiban memberikan layanan keamanan bagi semua aktifitas di bulan Ramadan yang menimbulkan konsentrasi (pengumpulan) masyarakat dalam jumlah besar seperti : Dzikir di ruang terbuka, pembagian sedekah Dan Zakat yang dilakukan oleh individu ataupun lembaga.

3. KAPOLRI perlu menerbitkan aturan internal terkait dengan pelaksanaan layanan pengamanan selama Bulan Ramadan Dan Hari Raya Idul Fitri, sehingga semua lembaga kepolisian di tingkat daerah memberikan pelayanan keamanan dengan standard yang sama.

4. KAPOLRI beserta jajarannya wajib memberikan pendidikan secara massal tentang standard-standard minimal yang harus dipenuhi bagi masyarakat, individu Dan lembaga penyelenggara kegiatan yang menimbulkan konsentrasi massa, termasuk di dalamnya menginformasikan risiko hukum yang harus dihadapi apabila terjadi kelalaian Dan menimbulkan luka atau hilangya nyawa orang, dalam rangka kegiatan Ramadhan Dan Idul Fitri.

5. Realitas meningkatnya jumlah kaum fakir miskin menunjukkan bahwa program-program Dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, yang berasal dari proyek utang, terbukti gagal mengatasi kemiskinan. Bahkan program Dan kebijakan tersebut merupakan instrument pemiskinan secara sistematis. Untuk itu, program Dan kebijakan tersebut harus dihentikan. Utang atas proyek-proyek tersebut juga harus dibatalkan.

INFID berharap dalam proses pemilihan Kapolri baru yang akan mengikuti Uji Kelayakan Dan Kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, persoalan kemampuan dalam merumuskan konsep Dan kebijakan untuk perbaikan layanan keamanan bagi masyarakat menjadi bahan pertimbangan yang ikut menetukan.

Jakarta, 17 September 2008

Hormat Kami,

TTD


Dian Kartikasari
Deputy Direktur Eksekutif

Call for Participants; South, East and Southeast Asia ICPD Training

The Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights is calling for applications to participate in a training on the International Conference on Population and Development (ICPD) processes and key documents, as it relates to *young people, sexual and reproductive rights and governments accountability* . This 4-day training will bring together approximately 15 youth activists from the South, East and Southeast Asia region. Partici pan ts will gain knowledge on the many aspects of sexual and reproductive rights, ICPD and young people's role in holding their governments accountable for the commitments that they have made. This is particularly relevant as we near the 15 year review of the ICPD in the year 2009.

Where:
* Bangkok , Thailand *

When:
*November 24 to 27, 2008*

Who:
The application form for the training is attached. The YC is keen to receive applications from young people who:

• Fall between the ages of 15 - 25
• Have basic knowledge in the area of sexual and reproductive health and rights or another related field (i.e. gender equity, HIV/AIDS, youth participation, trafficking of young women, sexual orientation etc.)
• Are affiliated with an organisation/ have some experience in working in the area of sexual and reproductive right or another related field (i.e. youth sexual health clinic, studies in related field, political work on youth issues etc.)
• Have a working knowledge of English AND can communicate proficiently in English with other training partici pan ts
• Are from South, East and Southeast Asia ñ India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Sri Lanka, Nepal, Cambodia, Thailand, Vietnam, Laos, China, Mongolia, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Philippines, East Timor, Brunei, Singapore, Ja pan , North Korea or South Korea

*Please note that only those who fit the above criteria will be considered.*

The Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights (YC) is an international organization of young people (ages 15-29 years) committed to promoting adolescent and youth sexual and reproductive rights at the national, regional and international levels. We are students, researchers, lawyers, health care professionals, educators, development workers, and most importantly, we are all dedicated activists.

http://lists.dawnnet.info/listinfo.cgi/dti_seminar-dawnnet.info

Lomba Karya Tulis: Peran POLWAN (Polisi Wanita) dalam penerapan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Lomba Karya Tulis: Peran POLWAN (Polisi Wanita) dalam penerapan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) dan Hak Asasi Manusia (HAM)

15 September – 15 Oktober 2008.


Peserta Lomba Karya Tulis:

1. Lomba terbuka untuk kalangan pelajar, mahasiswa, jurnalis, masyarakat umum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan PNS POLRI.
2. Bersifat perorangan.
3. Karya tulis peserta dikirim langsung ke Sekretariat Panitia HUT POLWAN ke-60.
4. Dikirimkan dalam bentuk naskah dengan alamat ditujukan ke

Panitia HUT POLWAN ke-60:
SEPOLWAN (Sekolah Polisi Wanita),
Jl. Ciputat Raya No. 41, Pasar Jum’at Jakarta Selatan.
Telepon/Fax: 021. 7658614.

Atau dalam bentuk elektronik dengan alamat:
karyatulishutpolwan@yahoo.co.id.


Panduan Materi Karya Tulis:

1. Keterangan tentang POLMAS (Perpolisian Masyarakat)

1.1. Pengertian POLMAS secara Falsafah
Menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun serta saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

1.2. Pengertian POLMAS secara Startegi
Menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas POLMAS dan masyarakat lokal dalam memecahkan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang dapat menjadi sumber gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat dengan maksud untuk mengurangi kejahatan dan rasa takut akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

1.3. Tujuan dari POLMAS
Terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidak-tertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat.

1.4. Sasaran dari POLMAS
Membangun POLRI yang dapat dipercaya oleh warga setempat dan membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan POLRI dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketentraman warga setempat.

2. Keterangan tentang HAM (Hak Asasi Manusia)
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia); yaitu di antaranya:
a. Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif,
b. Hak untuk tidak disiksa,
c. Hak untuk tidak ditangkap atau ditahan sewenang-wenang.
d. Hak kebebasan menyatakan pendapat,
e. Hak untuk mendapat informasi.
f. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama.
g. Hak untuk berserikat/berorganisasi.
h. Dan lain-lain.

Persyaratan Umum Karya Tulis:

1. Mengacu pada tema,
2. Original/asli karangan sendiri,
3. Menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD),
4. Memenuhi persyaratan teknis,
5. Peserta tidak dapat mengikutsertakan tulisan yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya,
6. Memiliki nilai konseptual yang logis dan dapat diaplikasikan,

Karya tulis dapat berupa ide, gagasan atau pengalaman.

Teknis Karya Tulis:

1. Diketik dengan format kertas A4,
2. Paragraf 1,5 spasi,
3. Diketik menggunakan font Arial berukuran 12,
4. Jumlah halaman antara 5-10 halaman,
5. Diberi cover berisi judul dan memuat identitas lengkap penulis berikut: nama, alamat, no. telepon yang bisa dihubungi,
6. Diberi lampiran daftar riwayat hidup singkat penulis.

Juri Lomba:

1. Irjen. Pol. Drs. Aryanto Sutadi, M.Sc. – Kepala Divisi Pembinaan Hukum POLRI,
2. Maria Hartiningsih,
3. Dr. Irawati Harsono, M.Si.,
4. Prof. Sylvia Tiwon, Ph.D.,
5. AKBP Dr. Cryshnanda Dwilaksana, M.Sc.

Penyerahan karya tulis selambat-lambatnya 15 Oktober 2008 stempel pos.

Hadiah Pemenang *):
Juara I Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) dan piagam,
Juara II Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah) dan piagam,
Juara III Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah) dan piagam,
Juara Harapan Rp 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan piagam..

*) Pajak hadiah ditanggung oleh masing-masing pemenang.

Pengumuman pemenang Lomba Karya Tulis pada 17 November 2008, melalui www.polri.go.id. Pemenang akan dihubungi langsung oleh Panitia.

Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Hak publikasi atas karya tulis yang dikirim, sepenuhnya menjadi milik POLRI..
POLRI dapat menggunakan karya tulis tersebut untuk kepentingan POLRI, dengan menyebutkan penulisnya.

Apabila di kemudian hari karya tulis dari pemenang diketahui tidak asli/plagiat, maka putusan kemenangan akan dibatalkan.

Sumber: Milis Perempuan

Programme Officer – Media Search For Common Ground Indonesia

Search for Common Ground Indonesia, a non-profit, independent, secular, non-government organisation dedicated to conflict transformation, is seeking a media and community development professional to work as a Program Officer on our media programmes.

Search for Common Ground Indonesia is a representative office of Search for Common Ground (SFCG), whose mission is to transform how individuals, organisations and governments deal with conflict - away from adversarial approaches and toward cooperative solutions. SFCG’s headquarters are in Washington, DC USA and Brussels , Belgium .

POSITION : PROGRAM OFFICER, Media
LOCATION : JAKARTA (with travel to Aceh, and other regions)
START DATE : 22 SEPTEMBER 2008
STATUS : FULL TIME

Key Responsibilities:

• Program planning, implementation, monitoring, evaluation, reporting and partnership.
• Support development of peace-building content, production, distribution, educational materials and partnerships related to the media and youth programs.
• Maintain positive relationships with relevant stakeholders (partners, NGOs, media placement agencies, donors, etc.).
• Participate in new program development and fundraising, and help with coordination of program meetings, program planning, development of human resources, and budget review and analysis.

Qualifications:

• 3-5 years experience in managing and implementing media programs.
• Experience in developing curriculum and content for formal/informal educational purposes.
• Experience in production of public media (radio, print, comics, etc).
• Excellent multi-cultural communication skills; substantial NGO/INGO experience a plus.
• Possesses strong initiative; able to work independently and as member of a team.
• Excellent gender awareness and analysis.
• Computer skills including Word, Excel, Internet and email.
• Fluent in Indonesian and English. Desire to travel.

Please send your Curriculum Vitae and cover letter to Mayolisia, mayo[at]indocg.org, by 5pm, Wednesday, September 10, 2008. Applicants will be reviewed on a rolling basis, as we hope to fill this position immediately. Only shortlisted candidates will be contacted.

30th International Human Rights Training Program (IHRTP)

Ste-Anne-de-Bellevue, QuÈbec, Canada, June 14 ñ July 3, 2009

Dear Friend,
Greetings from Equitas!
We are delighted to contact you today with details about our next annual International Human Rights Training Program. We are looking forward to another inspiring three-week program and the opportunity to meet more than 120 participants from around 60 different countries.
We are inviting you to forward the enclosed Application Form, Program Information and Memorandum of Agreement to your network of human rights activists and encourage organizations who you think could benefit from the program to apply. It is also a good opportunity to share with your network your personal experience at the IHRTP. We always appreciate recommendations from IHRTP Alumni.

In circulating the information please bear in mind that the IHRTP is intended forhuman rights workers and educatorsfrom non-governmental organizations, National Human Rights Institutions, government bodies and educational institutions.The goal of the IHRTP is to strengthen the capacity of human rights organizations to undertake human rights education efforts aimed at building a global culture of human rights. The curriculum is based on principles of adult experiential learning in which participants and facilitators engage in a process of mutual teaching and learning. The Program Information provides a detailed description of the Program.
We received more than 800 applications for the 2008 IHRTP and it is therefore unlikely that we will have enough spaces for all of the qualified candidates. The selection process and participant profile we are looking for are described in the attached document. The Equitas Selection Committee gives priority to the organisations best able to demonstrate their commitment and effectiveness in relation to human rights promotion and education. Consideration is also given to overall gender balance, geographic representation and the availability of bursaries.

Please note that the deadline for receiving applications is November 21st, 2008 and thatonlythe 2009 Application Forms will be accepted.

You can also find the documents, in English and French, on our web site at:†www.equitas.org.
Should you have comments or questions, please do not hesitate to contact the IHRTP Team atihrtp-pifdh@equitas.org

Yours sincerely,
Ian Hamilton
Directeur GÈnÈral / Executive Director

Equitas
Centre international d'Èducation aux droits humains /
International Centre for Human Rights Education
666Sherbrookeouest, Bureau 1100
MontrÈal,QC, Canada H3A 1E7
Tel: +1.514.954.0382;† Fax: +1.514.954.0659
www.equitas.org

ANU COLLEGE OF ASIA & THE PACIFIC

The Australian National University

ANU COLLEGE OF ASIA & THE PACIFIC

PhD Scholarship at Australia's highest ranked university*

Being Muslim in Eastern Indonesia:
Practice, Politics & Cultural Diversity

Three years full-time with a possible six month extension

We are seeking a suitably qualified applicant to participate in an ARC-funded research project that explores the poorly understood Islamic cultures of Eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku and the lesser Sunda Islands). The successful applicant will join a research team in the Department of Anthropology, Research School of Pacific and Asian Studies, ANU College of Asia and the Pacific, which is Australia's leading centre for Indonesian studies.

The PhD will be based around twelve months field work in an Islamic community in Maluku or the lesser Sunda Islands. The stipend is $20,007 per annum.

Applicants should have at least an honours degree or equivalent in Anthropology, Asian Studies or a related discipline, have demonstrated research capacity and be capable of conducting field research in Bahasa Indonesia.

Closing date: Friday 31 October 2008

Information:
http://asiapacific.anu.edu.au/scholarships/arc_eastindonesia.php

Enquiries E: kathryn.robinson[at]anu.edu.au T: 02 6125 3279

*Ranked 1st in Australia and 16th in the world by The Times Higher Education Supplement (UK) October 2007. CRICOS# 00120C 260808VAˆAU

--
Prof Kathryn Robinson
Department of Anthropology, RSPAS
ANU
Phone: +61 2 61253279
Email: kathryn.robinson[at]anu.edu.au

sumber: Milis Perempuan

LOMBA CIPTA CERPEN INTERNASIONAL

Salam hormat penuh rasa persahabatan,

Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kawan-kawan, dalam rangka Jakarta International Literary Festival (JILFest) 2008, yang akan kami gelar pada 12-15 Desember 2008, kami mengadakan Lomba Cipta Cerpen Internasional dengan tema "Cinta, Kemanusiaan, dan Persahabatan". Lomba ini dapat diikuti oleh siapa saja, warga dunia, yang dapat menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan kreatif. Pengumuman lengkap ada dalam attachments file yang terlampir, dan juga dapat diakses pada www.jilfest.com.

Demi sukses dan serunya lomba tersebut, dengan rendah hati kami mengundang Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kawan-kawan untuk mengikuti lomba tersebut. Kami juga mengharap bantuannya untuk menyebarkan pengumuman lomba ini kepada kawan-kawan kita yang lain, serta memforward email ini ke milist dan email kawan-kawan yang lain di manapun mereka berada.

Demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya.

Wassalam
Ahmadun Yosi Herfanda
Ketua Pelaksana JILFest 2008

Seminar Publik "Dibalik Pertarungan Sumberdaya Alam Indonesia"

Kerangka Acuan Seminar Publik
"Dibalik Pertarungan Sumberdaya Alam Indonesia"
Bogor, 18 September 2008

Latar Belakang

Krisis multidimensi yang sedang dialami oleh Indonesia harus segera di akhiri, agar Indonesia bisa meraih kedaulatan atas apa yang dimilikinya. Hak pengelolaan atas sumberdaya alam harus berada di tangan rakyat, dan sudah seharusnya pemerintah sebagai pelaksana mandat rakyat hanya berfungsi sebagai pengatur terpenuhinya hak-hak rakyat tanpa intervensi asing dan bebas dari kepentingan neoliberal.

Berbagai persoalan terkait kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, bencana ekologis, krisis pangan, krisis air bersih, kebodohan dan pencabutan subsidi pokok bagi rakyat adalah sebagai akibat dari akumulasi ekstraksi sumberdaya alam yang tidak berkeadilan dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat yang ditopang oleh kebijakan pemerintah yang korup dan paradigma pertumbuhan ekonomi yang hanya mengandalkan sektor tertentu seperti sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

Pengelolaan Taman Nasional maupun kawasan konservasi lain, pembangunan bendungan besar, pembangunan perkebunan besar kelapa sawit, industri pertambangan, pertambakan besar dan permasalahan lingkungan hidup di perkotaan telah melahirkan berbagai konflik. Konflik tersebut merupakan ruang pertarungan kepentingan antara pemerintah dan kaum modal dengan komunitas lokal/adat.

Persoalan diatas memang harus dipahami secara utuh, sehingga berbagai solusi dapat dimunculkan tanpa harus mengorbankan kepentingan yang lain. Untuk itu diperlukan sebuah cara pandang dan pisau analisis yang mampu memahami politik ekonomi dalam konteks pengrusakan lingkungan hidup, sehingga bisa membuka tabir bagaimana sebenarnya hubungan pengrusakan lingkungan hidup berkaitan dengan persoalan populasi dan pembangunan di negara-negara maju/kepentingan global.

Para periset WALHI telah melakukan kajian singkat terhadap berbagai problematika lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Hasil kajian tersebut menjadi penting untuk dibedah bersama agar lebih tajam dan memberikan makna bagi perubahan di Indonesia. Untuk itu, WALHI bersama Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor menyelenggarakan Seminar Publik "Dibalik Pertarungan Sumberdaya Alam Indonesia"

Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini berbentuk seminar yang terbuka bagi umum dengan lima (5) orang pembicara dari periset WALHI, 2 (dua) orang pembahas dan 2 (dua) orang Key note Speaker.

Tujuan Kegiatan
Seminar ini bertujuan untuk :

1. Memaparkan dan membahas hasil-hasil penelitian tentang ekstraksi sumberdaya alam, perubahan ekologi dan kepentingan ekonomi politik; dengan menggunakan pendekatan ekologi politik.
2. Memperoleh masukan dari kalangan akademisi dan masyarakat untuk memperkuat basis argumentasi hasil penelitian.

Hasil yang diharapkan

1. Mempertajam daya analisis periset WALHI dalam melakukan kajian dengan pendekatan ekologi politik.
2. Terbangunnya komunikasi dan jejaring antar peneliti dan peminat ekologi politik.

Waktu dan Tempat Kegiatan
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
Hari & Tanggal: Kamis, 18 September 2008
Pukul : 13.00 ˆ 18.00 WIB
Tempat : Ruang Mahoni
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB Jl. Raya Pajajaran Bogor

Peserta Kegiatan
Seminar ini tidak dipungut biaya dan terbuka untuk kalangan akademisi, pemerintah, anggota legislatif, LSM, mahasiswa S1, S2 dan S3, Periset WALHI serta kalangan jurnalis.
Peserta dibatasi sebanyak 100 orang dan diutamakan yang mendaftar lebih dahulu.

Pendaftaran dilakukan melalui:
Kelompok Diskusi Ekologi, Kebudayaan dan Pembangunan (Ekbudbang), Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA IPB
1. Rina Mardiana, SP. MSi HP: 081555779667; email: rina_nrf@yahoo.com;
2. Anton Supriyadi, SP. MSi HP: 081310053054; email: supriyadi_anton@yahoo.co.id
3. Mariamah Achmad Eksekutif Nasional WALHI HP: 081345407525; email: mayi@walhi.or.id

Pendaftaran peserta paling lambat hingga hari Senin, 15 September 2008.

Pembicara dan Pembahas
Pembicara dalam seminar publik adalah periset WALHI yang melakukan riset dengan pendekatan ekologi politik terhadap permasalahan di sektor pertambangan, perkebunan besar, perkotaan, perairan dan taman nasional. Dari 17 orang periset WALHI, 5 (lima) periset yang akan menyampaikan hasil penelitiannya dalam seminar ini. 2 (dua) orang dosen pembimbing periset juga akan menyampaikan presentasi untuk melengkapi presentasi dari para periset WALHI sekaligus menggambarkan kondisi lingkungan Indonesia saat ini.

Pembahasan terhadap hasil riset dilakukan oleh:

1. Mia Siscawati - RMI-the Indonesian Institute for Forest and Environment/Kandidat PhD Anthropologi Sosial Budaya, University of Washington
2. Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo ˆ Bagian Kependudukan, Agraria dan Ekologi Politik, Departemen Sains KPM, Fakultas Ekologi Manusia IPB, Bogor.

Presentasi dari dosen pembimbing periset :

1. Dr. Murat Arsel ˆ Institute of Social Studies (ISS) Belanda
2. Dr. Suraya Afif ˆ Universitas Indonesia

Moderator :

1. Diskusi 1 : M. Riza Damanik ˆ WALHI Institute
2. Diskusi 2 : Devi Ratnaning Ayu ˆ WALHI Eknas

Pelaksana Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Eksekutif Nasional WALHI bersama
dengan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (KPM), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) - Institut Pertanian Bogor.

Agenda Kegiatan
Waktu dan Agenda

12.30 ˆ 13.00 Registrasi peserta
13.00 ˆ 13.20 Pembukaan

1. Pengantar dari Direktur Eksekutif WALHI
2. Sambutan dari Prof. Ben White, Institute of Social Studies, The Hague, Netherland; Pendamping Penelitian
3. Sambutan Dr. Lala M. Kolopaking, Kepala Departemen Sains KPM, FEMA IPB

13.20 ˆ 14.35 Presentasi hasil riset:

1. Permasalahan Tambang
2. Permasalahan Perkebunan besar
3. Permasalahan Perkotaan
4. Permasalahan Taman Nasional
5. Permasalahan Perairan

14.35 ˆ 15.15 Pembahas :

1. Mia Siscawati
2. Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo

15.15 ˆ 16.15 Diskusi Sesi I
16.15 ˆ 16.45 Presentasi II

1. Dr. Murat Arsel : 'Indonesian environmentalism in comparative perspective'
2. Dr. Suraya Afif : 'History, Achievements and Challenges of Indonesian Environmentalism'

16.45 ˆ 17.15 Diskusi sesi II
17.15 ˆ 17.45 Penutupan

1. Penyerahan Sertifikat Kursus Political Ecology oleh Wakil dari ISS
2. Kata Penutup dari Departemen KPM, Fema IPB
3. Kata penutup dari NESO
4. Kata penutup dari WALHI

17.45 ˆ 18.30 Rehat dan Buka Puasa Bersama

Kunjungi Situs CCDE

beberapa minggu kami tidak membuka akses terhadap website www.ccde.or.id, kini kami sudah membukanya untuk dapat diakses kembali. Saat ini masih dalam perbaikan untuk memberikan pelayanan informasi yang maksimal. Sekali lagi kami mohon maaf atas semua yang kurang berkenan. Silakan kunjungi dan berikan komentar di buku Tamu.

Wassalam

Tabrani Yunis
Direktur

PROJECT OFFICER PENDIDIKAN KRITIS (Institut Perempuan)

Jika anda:

1. Perempuan, minimal 24 tahun
2. Pendidikan S1
3. Mampu bekerja di lapangan/komunitas
4. Mampu mengoperasikan komputer (minimimal MS Word) dan internet
5. Diutamakan berpengalaman minimal 1 tahun di dunia NGO, khususnya dalam bidang pengorganisasian perempuan
6. Diutamakan berdomisili di Bandung
7. Berminat bekerja di NGO perempuan di Bandung

Bergabunglah bersama kami sebagai:

PROJECT OFFICER PENDIDIKAN KRITIS

Kirimkan lamaran lengkap ke:
INSTITUT PEREMPUAN
Jl. Dago Pojok No. 85 Coblong, Bandung 40135
Telp/Faks: (022) 2516378
E-mail: institut_perempuan[at]yahoo.com
Paling lambat 15 September 2008