Pengesahan RUU Pornografi yang Dipaksakan: Legislatif dan Eksekutif Terjebak dalam Politisasi Moralitas dan Agama

Pernyataan Pers Komnas Perempuan
Jakarta, 30 Oktober 2008

Komnas Perempuan menyesalkan pengesahan RUU Pornografi siang ini oleh DPR RI di tengah kontroversi yang masih sangat besar diantara masyarakat tentang perlu atau tidaknya undang-undang ini. Di dalam tubuh DPR RI sendiri pun RUU ini masih kontroversi, terbukti dengan walk outnya PDIP dan PDS serta beberapa anggota Golkar, dan juga ketidaksetujuan PKB terhadap pengesahan RUU ini pada Sidang Paripurna DPR hari ini. Semua ini menunjukkan banyaknya wakil rakyat di legislatif maupun eksekutif terjebak dalam politisasi moralitas dan agama, dimana moralitas dan agama sekedar dijadikan kendaraan politik oleh para politisi untuk mencapai kepentingan perebutan kuasa. Cara berpolitik semacam ini justru melecehkan dan mengancam perempuan dan kelompok minoritas serta menggerogoti prinsip kebhinekaan bangsa Indonesia.

Secara substansi, rancangan UU yang telah disahkan masih mengandung definisi pornografi yang multi-tafsir sehingga berisiko mengancam kepastian hukum; penjelasan tentang 'persenggamaan yang menyimpang' merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional setiap warga atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani (UUD 1945, pasal 28I ayat 1); dan, pemberian peran besar kepada masyarakat dan Pemda dalam menerapkan UU ini membawa risiko berkembangnya sistem polisi moral di tingkat komunitas dan daerah. Komnas Perempuan tetap berpendapat bahwa UU Pornografi adalah undang-undang yang bermasalah karena berisiko mengancam kewibawaan hukum serta menghimbau agar masyarakat menguji kelayakan UU ini dan secara seksama memantau pelaksanaannya.

Komnas Perempuan menuntut jaminan dari Presiden beserta segenap jajaranannya dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk bersikap tegas dan obyektif terhadap segala tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak konstitusional warga yang dilakukan oleh anggota masyarakat maupun aparat pemerintah dengan mengatasnamakan penegakan moralitas dan agama, termasuk dalam rangka pelaksanaan UU Pornografi ini. Secara khusus, Komnas
Perempuan meminta agar:

1. Kepala POLRI, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung meningkatkan kesigapan segenap aparat penegak hukum di seluruh Indonesia untuk menindak segala bentuk kekerasan dan kejahatan – walaupun para pelaku melakukannya atas nama moralitas dan agama – termasuk dengan menegakkan pasal 21 ayat 2 UU Pornografi, yaitu: "peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundangan" yang, sesuai Penjelasan, dimaksudkan "agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindak melawan hukum lainnya".
2. Menteri Dalam Negeri meningkatkan kapasitas Departemen Dalam Negeri dalam mengevaluasi rancangan-rancangan perda untuk menghindari munculnya perda-perda yang justru melanggar hak-hak perempuan dan minoritas atas nama moralitas dan agama dan untuk memelihara jaminan hak-hak konstitusional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.
3. Presiden Republik Indonesia membuat pernyataan kepada publik untuk menegaskan kembali komitmen Presiden pada penegakan hak-hak perempuan, hak-hak minoritas serta prinsip kebhinekaan bangsa Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Site 0819 327 87358 atau 390 3963