Permohonan untuk Proposal Proyek: Penanggulangan Perdagangan Orang (Trafficking) Lintas Negara Indonesia-Malaysia

ICMC Indonesia dan Tenaganita Malaysia bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dengan dukungan dari Uni Eropa sedang melaksanakan Program Penanggulangan Perdagangan Orang Lintas Negara Indonesia-Malaysia (Cross Border Counter Trafficking Indonesia-Malaysia). Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, program ini akan mengidentifikasi mitra lokal di wilayah kerja masing. Di Indonesia, ICMC mengharapkan adanya proposal proyek oleh LSM, CBO, organisasi massa dan organisasi keagamaan atau kelompok masyarakat di Indonesia untuk memerangi perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak di propinsi-propinsi berikut:

• Jawa Timur
• Nusa Tenggara Barat
• Sulawesi Selatan
• Sulawesi Utara
• Kalimantan Timur

Bantuan keuangan dan teknis akan diberikan kepada proyek-proyek berbasis masyakarat yang efektif, inovatif yang memenuhi beberapa kriteria berikut:
Memerangi Trafiking terhadap perempuan dan anak-anak Indonesia
Mengimplementasikan Tindakan-Tindakan Pencegahan atau Perlindungan seperti:

• Peningkatan Kesadaran melalui media dan/atau tindakan-tindakan berbasis masyarakat untuk mencegah lebih banyak perempuan dan anak-anak dari masyarakat yang rentan agar tidak menjadi korban pelaku trafiking.
• Menyediakan layanan untuk Korban seperti shelter/rumah aman, bantuan pengobatan, konseling dan pemulihan trauma, bantuan hukum, repatriasi dan reintegrasi, pelatihan kejuruan dan pelatihan kerja.
• Mengembangkan sistem rujukan bagi korban dan pengelolaan remittance yang memastikan korban yang sudah dipulangkan memiliki akses pada dukungan psikososial, shelter/rumah aman yang dibutuhkan, pengobatan lanjutan dan pilihan-pilihan mata pencaharian/lapangan pekerjaan. Jenis kegiatan antara lain membentuk atau memperkuat asosiasi bagi para korban trafiking yang selamat, memberikan layanan psikososial, tempat tinggal sementara yang aman, bantuan untuk layanan hukum, juga akses pada pendidikan keahlian dan kredit yang mendukung pilihan mata pencaharian baru yang bisa dikelola dari dana remittance
• Memimpin Kampanye-Kampanye Kebijakan Publik untuk mendorong pemerintah menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan daerah sesuai dengan amanat undang-undang (UU No. 21/2007) seperti misalnya mendorong pembentukan Perda Anti Perdagangan Orang, mendorong atau memperkuat Gugus Tugas, Rencana Aksi Daerah Anti Perdagangan Orang dan sejenisnya yang akan mengurangi jumlah orang yang diperdagangkan, menegakkan hukum dengan lebih baik dengan membuat jera dan menghukum pelaku perdagangan orang dan melindungi HAM.
• Mengurangi Resiko Jeratan Hutang untuk mengurangi jumlah korban trafiking dengan modus jeratan utang khususnya pada perempuan dan anak untuk tujuan ekploitasi seksual baik dalam negeri maupun ke Malaysia.
• Mempertahankan Anak-Anak tetap di Sekolah sehingga resiko adanya anak-anak melakukan migrasi untuk mencari kerja-yang kemudian akan menjadi rentan terhadap eksploitasi di tempat yang jauh dari perlindungan rumah akan lebih kecil.
• Fokus untuk Kelompok Sasaran Khusus dalam rangka melindungi perempuan dan/atau anak-anak yang beresiko diperdagangkan atau yang telah diperdagangkan. Termasuk dalam contoh kelompok sasaran adalah:

  • Masyarakat dimana di dalamnya terdapat korban dalam jumlah besar
  • Pekerja Rumah Tangga (PRT).
  • Buruh migran
  • Orang tua anak yang beresiko
  • Anak sekolah
  • Gadis-gadis yang menikah muda & sudah cerai
  • Profesi yang bersinggungan dengan korban (seperti polisi, dokter, pekerja sosial, dst)
  • Buruh/pekerja perempuan yang tinggal di asrama/kamp
  • Pekerja seks
  • Buruh/pekerja anak
  • Buruh/pekerja pabrik
  • Anak-anak korban
  • Orang-orang yang terusir/bermigrasi
  • Pengguna dari buruh/pekerja yang telah diperdagangkan (turis, laki-laki yang membayar untuk melakukan seks, majikan PRT, dst)

• Membangun Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan potensi, koordinasi sumber daya negara sehingga dapat diarahkan secara lebih efektif untuk menangani trafiking, terutama memaksimalkan gugus tugas penanggulangan trafiking di tingkat daerah.
• Menyediakan Jaminan Akuntabilitas Dana ñorganisasi yang mengimplementasikan proyek akan diminta untuk memberikan laporan keuangan substantif untuk mempertanggungjawabkan semua dana yang diterima dari ICMC dengan dukungan Uni Eropa.

Bantuan keuangan yang akan diberikan dengan kisaran Rp. 50 juta sd Rp. 80 juta untuk proyek dengan masa 3 sampai 12 bulan. ICMC berharap bantuan akan diberikan kepada dua sampai enam proyek per propinsi. Organisasi yang telah menerima dukungan proyek ICMC dapat mengajukan proyek tambahan jika setelah proyek berakhir dianggap memberikan hasil yang signifikan.

Untuk mengikuti pemaparan langsung tentang Permohonan Proposal Proyek ini juga akan diberikan oleh ICMC dalam acara Lokakarya Peningkatan Pemahaman tentang Perdagangan Orang yang akan diselenggarakan di kota-kota dibawah ini:

• Makassar ( Sulawesi Selatan): 22 Oktober 2008
• Pare-Pare ( Sulawesi Selatan): 19 November 2008.
• Surabaya (Jawa Timur): 29 Oktober 2008.
• Tarakan ( Kalimantan Timur): 5 November 2008.
• Tulungagung (Jawa Timur): 5 November 2008.
• Minahasa Selatan (Sulawesi Utara): 12 November 2008.
• Malang (Jawa Timar): 12 November 2008.
• Banyuwangi (Jawa Timar): 19 November 2008.
• Sumbawa Besar (NTB): 26 November 2008.
• Mataram (NTB): 3 Desember 2008.

Sedangkan batas akhir penerimaan proposal paling lambat pada tanggal:

• Sulawesi Selatan: 19 Desember 2008
• Kalimantan Timur : 05 Desember 2008
• Sulawesi Utara: 12 Desember 2008
• Jawa Timur: 19 Desember 2008
• Nusa Tenggara Barat : 24 Desember 2008

Setelah tanggal ini, proposal yang masuk akan dipertimbangkan jika masih ada dana.

Anda yang tertarik untuk mengikuti acara ini dapat mendaftar langsung ke ICMC Kantor Makassar dengan nomor telepon (0411) 3661900 (dengan Ibu Icha). Anda yang tidak sempat mengikuti acara ini dapat tetap mengajukan proposal proyek kepada ICMC. Dan bagi yang berminat untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai Request For Proposal, untuk wilayah Jatim dan NTB dapat menghubungi email: fitriyah@icmc.net dan wilayah Sulsel, Sulut dan Kaltim dapat menghubungi email: hasyim@icmc.net dengan japri.