Surat Terbuka Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan

Surat Terbuka Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan
Terkait Pengangkatan Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri


Komisi III DPR RI telah melakukan Uji Kelayakan Dan Kepatutan (fit and Proper Test) terhadap Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Hasilnya adalah 10 (sepuluh) Fraksi di Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui Pengangkatan Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Drs Sutanto yang segera memasuki masa purna tugas. Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri akan dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2008, tepat pada Hari terakhir masa dinas Jenderal (Pol) Sutanto sebagai Kapolri.

Terkait pengangkatan itu, Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan Ucapan selamat Dan dukungan kepada Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri. Namun, kami memberikan catatan sebagai berikut :

1. Tantangan Polri ke depan memiliki empat dimensi yaitu: 1). Menyelesaikan berbagai kasus-kasus seperti; kejahatan lintas Batas (transnational crime) yang meliputi; pembalakan hutan (Illegal logging), terorisme, penyelundupan Dan perdagangan orang (human trafficking), peredaran Dan perdagangan narkoba, cybercrime, kejahatan pencucian uang (money loundring) Dan kejahatan perbankan lainnya. Selain itu terdapat pula kasus-kasus yang meliputi; pemberantasan perjudian, kriminalitas, perlindungan human right defender (diantaranya penuntasan kasus Munir). 2). Pembenahan manajemen Dan pengawasan internal yang meliputi; mekanisme reward and punishment yang belum memberikan sanksi yang akuntable Dan adil sekalipun Polri memiliki institusi seperti Komisi Etik, Irwasum, Irwasda, Propam, P3D akan tetapi gagal memberikan hukuman yang memberikan efek jera bagi aparat kepolisian agar tidak melakukan pelanggaran Dan penyalahgunaan kewenangan. Transparansi manajemen keuangan di tubuh kepolisian, demikian juga soal rekruitmen Dan penempatan personil yang tidak memperhatikan kebutuhan Dan kapasitas, serta respon negative Polri terhadap kritik dari berbagai pihak, seperti; penyalahgunaan kewenangan Dan penyalahgunaan prosedur dalam penanganan berbagai kasus semisal terorisme. Tindakan Polisi dalam penanganan perkara (penyelidikan Dan penyidikan) yang lamban serta penggunaan metode-metode yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, seperti; kasus penyiksaan di tahanan-tahanan polisi, juga penyalahgunaan senjata api. 3). Memberdayakan Kompolnas Dan mempersiapkan faktor pendukung diimplementasikannya Konsep Perpolisian Masyarakat, untuk mengakselerasi terciptanya Kepolisian sipil yang Profesional Dan humanis . 4). Pengamanan pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden di tahun 2009 yang berpotensi pada peningkatan suhu politik. 5). Kapolri Baru harus memiliki visi yang kuat untuk memberantas perjudian sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Kapolri terdahulu

2. Beberapa tantangan baru seperti kejahatan korporasi seperti; kejahatan terhadap lingkungan Dan sumberdaya alam merupakan tantangan yang harus menjadi visi Kapolri ke depan. Kapolri harus menjamin prinsip imparsialitas dalam penegakkan hukum, proposionalitas dalam penegakkan ketertiban Dan profesionalitas dalam pelayanan publik, jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti yang terjadi di Monas pada 1 Juni 2008 yang lalu Dan berbagai daerah lainnya dimana kelompok sipil dapat melakukan kekerasan terhadap kelompok masyarakat yang lain sementara Polisi yang berwenang mengamankan aksi tersebut tidak mempersiapkan langkah-langkah pengamanan yang semestinya.

3. Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri yang baru diharapkan mampu menjaga netralitas, serta mampu mengamankan pelaksanaan pemilu 2009.

Partisipasi masyarakat sipil dalam mengontrol (watchdog) terhadap kinerja kepolisian merupakan upaya untuk mewujudkan institusi Dan aparatus Polri yang profesional, menghargai prinsip-prinsip demokrasi Dan berkesadaran Hak Asasi Manusia. Dengan dasar itu pula Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan pandangan ini kepada Komjend (Pol) Bambang Hendarso Danuri untuk memastikan pemegang tampuk pimpinan Polri (Kapolri) merupakan sosok yang mampu terus menggulirkan reformasi terutama di tubuh kepolisian. Kami juga meletakan S harapan yang besar kepada Kapolri yang baru untuk dapat lebih progressif dalam mendorong reformasi di tubuh kepolisian sehingga tercipta polisi sipil yang profesional.

Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan

Jakarta, 26 September 2008

Hormat kami,


Nawawi Bahrudin (INFID)
Mufti Makaarim A (IDSPS)
Bhatara Ibnu Reza (Imparsial)
Syaiful Haq (IKOHI),
Andi K Yuwono (Perkumpulan Praxis)
Oslan Purba (Federasi KontraS)
Haris Azhar (KontraS)
Beni Sukadis (Lesperssi)
Bambang W Umar (Pengamat Kepolisian)
Muradi (PSPP Univ. Al Azhar Indonesia)
Choirul Anam (HRWG)
Agung Yudhawiranata (Elsam)
Iis Gindarsah (Propatria)